Oleh : F.B. ABDUL BARRY
(Aktivis dan Pemerhati Masalah Papua, dari
Negeri Banggai-Sulawesi Tengah)
Judul ini diambil sebagai refleksi
dari polemik Papua yang panjang dan hari-hari ini kian menghangat. Memilih ungkapan
Gitu aja kok repot dari mendiang Gusdur sebagai imbuhan dari dari frasa Lepas
saja Papua, karena dua alasan. Pertama,
ungkapan Gitu aja kok repot bukanlah sekedar guyonan namun mempunyai makna yang
cukup dalam, karena kata-kata itu berasal dari fikih Islam; "Yasir Wa La
Tu Asir," yang artinya, permudah dan jangan dipersulit, begitulah
dijelaskan oleh M. Hamid dalam bukunya Jejak sang Guru Bangsa (2014). Kedua, Gusdur adalah sosok yang menyejukan
bagi bangsa Papua, dan mendapat tempat paling baik dihati masyarakat dan
tokoh-tokoh Papua. Karena kebijakannya selama menjadi Presiden keempat RI
dinilai begitu populis bagi rakyat Papua, ia mengembalikan nama Papua dengan mengganti nama Provinsi Irian
Jaya menjadi Papua, serta membolehkan pengibaran bendera bintang kejora sebagai
lambang budaya masyarakat Papua dengan syarat dikibarkan di bawah bendera merah
putih.
Terlepas dari prolog diatas, penulis ingin mengajak kita mulai masuk pada substansi masalah Papua dari perspektif para pengamat maupun peneliti. Ottis Simopiaref, seorang pemerhati masalah Papua melihat empat masalah yang menjadi alasan mengapa orang Papua ingin merdeka, karena (a). Hak Penentuan Nasib Sendiri yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b). Budaya yang membedakan Papua dari Indonesia, di mana Papua tergolong ras Negroid dan Indonesia tergolong ras Mongoloid; (c). Sejarah Papua yang berbeda dengan dengan Indonesia sebelum Majapahit dan Hindia Belanda; (d). Realitas di mana rakyat Papua menolak hasil Pepera 1969 dan masih tetap menuntut hak menentukan nasib sendiri.
Sementara riset Tim LIPI tahun 2006 yang kemudian dituangkan dalam buku Road Map Papua (2008) juga menyimpulkan empat akar masalah Papua, yaitu (1). Masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap Orang Asli Papua sejak 1970. (2). Kegagalan pembangunan terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. (3). Adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. (4). Pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap Warga Negara Indonesia di Papua.
Kedua Pandangan di atas, struktur dan esensinya adalah sama, namun bagi penulis dari keempat indikator akar masalah yang serupa itu, bila di tinjau dari perspektif ekonomi-politik "Substansi utama dari akar masalah Papua adalah masalah Kekayaan Sumber Daya Alam". sebab kekayaan alam itulah yang telah menjadikan Papua sebagai daerah yang diperebutkan. dimana obsesi geopolitik strategis Indonesia dan konsesi kapitalisme asing (Amerika) melalui Freeport McMoRant (FCX) saling berkelahi berebut kuasa atas kekayaan tanah Papua.
Lihat bagaimana argumentasi dari Bung Karno dan Yamin ketika terjadi perdebatan alot dengan Bung Hatta di sidang BPUPKI pada 10-11 Juli 1945 tentang batas-batas wilayah Indonesia khususnya yang menyangkut Papua Barat, bahwa "...Papua menjadi sumber kekayaan alam yang tidak ternilai, sehingga bisa diwariskan kepada generasi Indonesia berikutnya". Serta bagaimana peran konspiratif Allen Dulles Direktur of Central Intelligence Agency (CIA) dengan pengusaha raksasa minyak Amerika Serikat, Rockefeller, yang bergitu bernafsu menguasai Alam Papua setelah mengendus laporan penemuan gunung emas (1936) di Ertsberg oleh tiga geolog asal Belanda, Dozy, Colijn, dan Wissel.
Fakta ini menjadi motif terselubung dari memihaknya Amerika Serikat kepada Indonesia dalam sengketa Irian Barat (kini Papua) dengan Belanda, karena beririsan dengan motif kecemasan politik Amerika Serikat ketika melihat Bung Karno begitu dekat dengan Rusia, dan memberikan peluang tumbuhnya komunisme di Indonesia secara terbuka. Sebagai negara Kapitalistik menurut pengamatan CIA hal ini tak akan menguntungkan Amerika Serikat ke depan (Yorrys Raweyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka, 2002).
Indikasi itu tergambar jelas dari testimoni Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns dalam buku "Bayang-bayang Intervensi, Perang Siasat John F. Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno (2019) karya Greg Poulgrain, dimana Luns mengatakan, bahwa Amerika memaksa Belanda keluar dari Papua setelah menolak kerja sama penambangan sumber emas dan tembaga. Akan tetapi setelah berhasil mendepak Belanda dari Papua, Amerika juga tidak berhasil masuk lantaran kebijakan ekonomi Soekarno. Oleh karena itu, Direktur CIA Allan Dulles, berusaha menggulingkan Soekarno.
Beberapa bulan setelah pengangkatannya yakni tanggal 7 April 1967 Soeharto langsung menandatangani Kontrak Karya I (1971-1988) dengan memberikan izin kepada Freeport Sulphure Company, melalui anak perusahaannya (subsidiary) Freeport Indonesia Incorporated (Freeport) sebagai kontraktor tunggal dalam eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran tembaga Irian Jaya selama 30 tahun. Sejak mulai beroperasi 1971 dengan luas konsesi lahan 11 ribu hektare, dan Kontrak Karya dengan Freeport dilanjutkan dengan Kontrak Karya II yang berlaku sejak tahun 1991 (kelanjutannya sulit diakhiri) sampai sekarang (Ferdy Hasiman, Freeport Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara, 2019).
Dari uraian diatas, nampaklah motif-motif primer dari argumentasi para aktor yang terlibat dalam perjuangan integrasi Papua ke Indonesia hingga setelah integrasi, bahwa betapa kuatnya obsesi penguasaan ekonomi politik sebagai motif utama. Presiden Soekarno ngotot mencaplok Papua menjadi bagian dari Indonesia meskipun ditentang oleh Bung Hatta, karena alasan kekayaan Alam Papua sebagai modal besar yang bisa diwariskan kepada anak-cucu bangsa Indonesia secara turun temurun.
Bedanya, sebagai seorang nasionalis sejati yang anti kolonialiasi barat Soekarno menginginkan kekayaan alam Papua dikelola dan dinikmati sebanyak-banyaknya oleh bangsa sendiri. Sementara Soeharto merelakan dikelola oleh bangsa Asing meskipun dengan keuntungan yang sekecil-kecilnya asal kekuasaan dapat diperoleh. Walaupun keduanya sama-sama memiliki sinkretisme kejawaan yang kuat. Dari sinilah motif perebutan kekayaan alam Papua menjadi pintu masuknya berbagai masalah pelik di tanah Papua, mulai dari masalah diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM, bahkan Orang Asli Papua seperti Suku Amungme dan Suku Kamoro di alienasi dari rumahnya sendiri.
Terlepas dari prolog diatas, penulis ingin mengajak kita mulai masuk pada substansi masalah Papua dari perspektif para pengamat maupun peneliti. Ottis Simopiaref, seorang pemerhati masalah Papua melihat empat masalah yang menjadi alasan mengapa orang Papua ingin merdeka, karena (a). Hak Penentuan Nasib Sendiri yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b). Budaya yang membedakan Papua dari Indonesia, di mana Papua tergolong ras Negroid dan Indonesia tergolong ras Mongoloid; (c). Sejarah Papua yang berbeda dengan dengan Indonesia sebelum Majapahit dan Hindia Belanda; (d). Realitas di mana rakyat Papua menolak hasil Pepera 1969 dan masih tetap menuntut hak menentukan nasib sendiri.
Sementara riset Tim LIPI tahun 2006 yang kemudian dituangkan dalam buku Road Map Papua (2008) juga menyimpulkan empat akar masalah Papua, yaitu (1). Masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap Orang Asli Papua sejak 1970. (2). Kegagalan pembangunan terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. (3). Adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. (4). Pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap Warga Negara Indonesia di Papua.
Kedua Pandangan di atas, struktur dan esensinya adalah sama, namun bagi penulis dari keempat indikator akar masalah yang serupa itu, bila di tinjau dari perspektif ekonomi-politik "Substansi utama dari akar masalah Papua adalah masalah Kekayaan Sumber Daya Alam". sebab kekayaan alam itulah yang telah menjadikan Papua sebagai daerah yang diperebutkan. dimana obsesi geopolitik strategis Indonesia dan konsesi kapitalisme asing (Amerika) melalui Freeport McMoRant (FCX) saling berkelahi berebut kuasa atas kekayaan tanah Papua.
Lihat bagaimana argumentasi dari Bung Karno dan Yamin ketika terjadi perdebatan alot dengan Bung Hatta di sidang BPUPKI pada 10-11 Juli 1945 tentang batas-batas wilayah Indonesia khususnya yang menyangkut Papua Barat, bahwa "...Papua menjadi sumber kekayaan alam yang tidak ternilai, sehingga bisa diwariskan kepada generasi Indonesia berikutnya". Serta bagaimana peran konspiratif Allen Dulles Direktur of Central Intelligence Agency (CIA) dengan pengusaha raksasa minyak Amerika Serikat, Rockefeller, yang bergitu bernafsu menguasai Alam Papua setelah mengendus laporan penemuan gunung emas (1936) di Ertsberg oleh tiga geolog asal Belanda, Dozy, Colijn, dan Wissel.
Fakta ini menjadi motif terselubung dari memihaknya Amerika Serikat kepada Indonesia dalam sengketa Irian Barat (kini Papua) dengan Belanda, karena beririsan dengan motif kecemasan politik Amerika Serikat ketika melihat Bung Karno begitu dekat dengan Rusia, dan memberikan peluang tumbuhnya komunisme di Indonesia secara terbuka. Sebagai negara Kapitalistik menurut pengamatan CIA hal ini tak akan menguntungkan Amerika Serikat ke depan (Yorrys Raweyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka, 2002).
Indikasi itu tergambar jelas dari testimoni Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns dalam buku "Bayang-bayang Intervensi, Perang Siasat John F. Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno (2019) karya Greg Poulgrain, dimana Luns mengatakan, bahwa Amerika memaksa Belanda keluar dari Papua setelah menolak kerja sama penambangan sumber emas dan tembaga. Akan tetapi setelah berhasil mendepak Belanda dari Papua, Amerika juga tidak berhasil masuk lantaran kebijakan ekonomi Soekarno. Oleh karena itu, Direktur CIA Allan Dulles, berusaha menggulingkan Soekarno.
Momentumnya bersambut ketika Soekarno
jatuh dan digantikan oleh Soeharto, gunung emas Papua pun lepas, bahkan diduga
kuat menjadi salah satu alat bargaining rezim Soeharto ketika meminta dukungan
dari CIA Amerika serikat. Lewat memoar pribadinya yang ditulis Rayani Sriwidodo
berjudul Jenderal dari pesantren Legok: memoar 80 tahun Achmad Tirtosudiro
(2002), Mayjen TNI Achmad Tirtosudiro
menerangkan bahwa dirinya yang waktu itu menjabat Ketua Ekonomi KOTI
(Komando Operasi Tertinggi) dan Brigjen TNI Alamsyah Ratu Perwiranegara diperintahkan
oleh Mayjen TNI Soeharto untuk menghubungi CIA, para Duta Besar asing, dan
perusahaan-perusahaan besar. Perintah itu dikeluarkan Soeharto setelah menerima
Supersemar (Surat perintah 11 Maret 1966) dari Presiden Soekarno.
Beberapa bulan setelah pengangkatannya yakni tanggal 7 April 1967 Soeharto langsung menandatangani Kontrak Karya I (1971-1988) dengan memberikan izin kepada Freeport Sulphure Company, melalui anak perusahaannya (subsidiary) Freeport Indonesia Incorporated (Freeport) sebagai kontraktor tunggal dalam eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran tembaga Irian Jaya selama 30 tahun. Sejak mulai beroperasi 1971 dengan luas konsesi lahan 11 ribu hektare, dan Kontrak Karya dengan Freeport dilanjutkan dengan Kontrak Karya II yang berlaku sejak tahun 1991 (kelanjutannya sulit diakhiri) sampai sekarang (Ferdy Hasiman, Freeport Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara, 2019).
Dari uraian diatas, nampaklah motif-motif primer dari argumentasi para aktor yang terlibat dalam perjuangan integrasi Papua ke Indonesia hingga setelah integrasi, bahwa betapa kuatnya obsesi penguasaan ekonomi politik sebagai motif utama. Presiden Soekarno ngotot mencaplok Papua menjadi bagian dari Indonesia meskipun ditentang oleh Bung Hatta, karena alasan kekayaan Alam Papua sebagai modal besar yang bisa diwariskan kepada anak-cucu bangsa Indonesia secara turun temurun.
Begitupun Allen Dulles dan Soeharto, Dulles berupaya menggulingkan Soekarno karena sikap keras kepala Soekarno yang enggan memberikan konsesi eksploitasi emas dan tembaga di Papua. begitu pula Soeharto yang demi selangkah memenuhi ambisinya menggeser posisi Soekarno sebagai Presiden Indonesia kemudian meminta back-up Asing, CIA dan perusahaan-perusahaan besar (Freeport
McMoRant) termasuk didalamnya, dengan barter investasi dan konsesi kekayaan
Alam Papua juga karena motif ekonomi-politik.
Bedanya, sebagai seorang nasionalis sejati yang anti kolonialiasi barat Soekarno menginginkan kekayaan alam Papua dikelola dan dinikmati sebanyak-banyaknya oleh bangsa sendiri. Sementara Soeharto merelakan dikelola oleh bangsa Asing meskipun dengan keuntungan yang sekecil-kecilnya asal kekuasaan dapat diperoleh. Walaupun keduanya sama-sama memiliki sinkretisme kejawaan yang kuat. Dari sinilah motif perebutan kekayaan alam Papua menjadi pintu masuknya berbagai masalah pelik di tanah Papua, mulai dari masalah diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM, bahkan Orang Asli Papua seperti Suku Amungme dan Suku Kamoro di alienasi dari rumahnya sendiri.
Hal ini mulai dapat dilihat dari proses
integrasi (New York Agreemeent,15 Agustus
1962 dan Pepera, 14 Juli-2 Agustus 1969), izin konsesi bagi Freeport (7 April
1967) hingga pada kebijakan pembangunan terutama masa orde baru (1965-1998) yang
dapat kita sorot korelasinya secara kausalitas. Antara motif-motif utama penguasaan
Sumber Daya Alam dan kebijakan Pembangunan yang cenderung mengalienasi orang
Papua asli agar semakin tidak berdaya, dengan menyemati mereka berbagai
stereotipe yang bersifat peyoratif seperti monyet, bodoh, separatis, dan belum
mampu mandiri. Menunjukan seolah-olah mememang bangsa Papua tidak pantas
berdaulat dan karenanya harus terus berada dibawah hegemoni negara Indonesia.
Singkatnya, bagi penulis bila kita coba berhusnuzon pada motif kekukuhan Bung Karno untuk membebaskan Papua dari kekuasaan Belanda dan membawanya ke "Pangkuan IBU PERTIWI Indonesia". Karena kekayaan Papua dibutuhkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia yang besar ini, bukan hanya buminya yang dimiliki secara utuh tetapi seluruh kandungannya benar-benar dinikmati untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya bagi masyarakat Papua. Dalam hal ini, motif Bung Karno kita mahfum sebagai suatu keinginan luhur untuk merangkul Papua dan memeluknya sebagai satu kesatuan solidaritas saudara yang harus dibebaskan pula dari belenggu penjajahan Belanda (meskipun narasi ini begitu paradoks karena kuatnya motif politik dalam diskursus awal perjuangan integrasi Papua ke Indonesia). Itulah mengapa Bung Karno tidak mau memberikan izin eksploitasi gunung emas di Ertsberg Mimika Papua kepada Pihak asing terutama Amerika Serikat melalui Freeport.
Jika merujuk "Indonesia sebagai Ibu Pertiwi", maka relasi Indonesia dan Papua dalam konteks Keluarga Besar Bangsa Indonesia sebagaimana yang keinginan imajiner Bung Karno, dapat kita analogikan hubungan antara Indonesia dan Papua, selayaknya "hubungan antara Ibu dan Anak, indonesia sebagai ibu dan Papua sebagai anak". Dalam relasi ini, sebagai Ibu, Indonesia tentu memiliki tanggungjawab untuk mengayomi Papua dari segala gangguan orang asing, mendidiknya secara telaten, mengasihinya setulus hati, tidak memperlakukannya secara diskriminatif dan lain sebagainya, yang pada hakikatnya bagaimana Indonesia memuliakan Papua sebagaimana mestinya perlakukan seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri.
Bukan justru mencurigai, memberi stigma nakal, kotor, busuk, separatis, bodoh dan tidak memiliki kompetensi untuk mandiri, serta menggadaikannya kepada orang asing untuk di eksploitasi, atau bahkan secara bersama-sama berkonspirasi dengan pihak asing ikut memeras dan menindas anaknya sendiri. ini tentu perilaku seorang ibu yang tidak baik, yang gagal mendidik dan memberi pengayoman. seorang yang benar-benar merasa ibu kandung tidak akan bersikap semacam itu, kecuali mungkin ia adalah seorang ibu kandung yang durhaka pada anaknya sendiri. Kalaupun tidak, kemungkinan sikap itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu tiri hehehe...
Rangkaian panjang sejarah pelanggaran HAM, stigmatisasi, diskriminasi bahkan upaya-upaya alienasi secara sistematis bagi bangsa Papua melalui berbagai kebijakan pemerintah Indonesia, terutama pada era orde baru Soeharto hingga reformasi menunjukan bahwa Indonesia telah gagal menjadi ibu yang baik bagi Papua. Insiden rasisme dengan stereotipe Monyet, busuk, bodoh dan lainya yang sampai sekarang terus terjadi dan dilakukan oleh sesama anak bangsa, terhadap saudara kita Papua, menunjukan bahwa memang sebagai Ibu Indonesia telah gagal. Gagal berlaku adil, gagal memberi rasa nyaman, gagal mendidik anak-anaknya untuk saling menyanyagi, untuk tidak saling mengolok-olok dan menghina bentuk fisik serta merendahkan martabat kemanusiaan sesama saudara.
Singkatnya, bagi penulis bila kita coba berhusnuzon pada motif kekukuhan Bung Karno untuk membebaskan Papua dari kekuasaan Belanda dan membawanya ke "Pangkuan IBU PERTIWI Indonesia". Karena kekayaan Papua dibutuhkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia yang besar ini, bukan hanya buminya yang dimiliki secara utuh tetapi seluruh kandungannya benar-benar dinikmati untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya bagi masyarakat Papua. Dalam hal ini, motif Bung Karno kita mahfum sebagai suatu keinginan luhur untuk merangkul Papua dan memeluknya sebagai satu kesatuan solidaritas saudara yang harus dibebaskan pula dari belenggu penjajahan Belanda (meskipun narasi ini begitu paradoks karena kuatnya motif politik dalam diskursus awal perjuangan integrasi Papua ke Indonesia). Itulah mengapa Bung Karno tidak mau memberikan izin eksploitasi gunung emas di Ertsberg Mimika Papua kepada Pihak asing terutama Amerika Serikat melalui Freeport.
Jika merujuk "Indonesia sebagai Ibu Pertiwi", maka relasi Indonesia dan Papua dalam konteks Keluarga Besar Bangsa Indonesia sebagaimana yang keinginan imajiner Bung Karno, dapat kita analogikan hubungan antara Indonesia dan Papua, selayaknya "hubungan antara Ibu dan Anak, indonesia sebagai ibu dan Papua sebagai anak". Dalam relasi ini, sebagai Ibu, Indonesia tentu memiliki tanggungjawab untuk mengayomi Papua dari segala gangguan orang asing, mendidiknya secara telaten, mengasihinya setulus hati, tidak memperlakukannya secara diskriminatif dan lain sebagainya, yang pada hakikatnya bagaimana Indonesia memuliakan Papua sebagaimana mestinya perlakukan seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri.
Bukan justru mencurigai, memberi stigma nakal, kotor, busuk, separatis, bodoh dan tidak memiliki kompetensi untuk mandiri, serta menggadaikannya kepada orang asing untuk di eksploitasi, atau bahkan secara bersama-sama berkonspirasi dengan pihak asing ikut memeras dan menindas anaknya sendiri. ini tentu perilaku seorang ibu yang tidak baik, yang gagal mendidik dan memberi pengayoman. seorang yang benar-benar merasa ibu kandung tidak akan bersikap semacam itu, kecuali mungkin ia adalah seorang ibu kandung yang durhaka pada anaknya sendiri. Kalaupun tidak, kemungkinan sikap itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu tiri hehehe...
Rangkaian panjang sejarah pelanggaran HAM, stigmatisasi, diskriminasi bahkan upaya-upaya alienasi secara sistematis bagi bangsa Papua melalui berbagai kebijakan pemerintah Indonesia, terutama pada era orde baru Soeharto hingga reformasi menunjukan bahwa Indonesia telah gagal menjadi ibu yang baik bagi Papua. Insiden rasisme dengan stereotipe Monyet, busuk, bodoh dan lainya yang sampai sekarang terus terjadi dan dilakukan oleh sesama anak bangsa, terhadap saudara kita Papua, menunjukan bahwa memang sebagai Ibu Indonesia telah gagal. Gagal berlaku adil, gagal memberi rasa nyaman, gagal mendidik anak-anaknya untuk saling menyanyagi, untuk tidak saling mengolok-olok dan menghina bentuk fisik serta merendahkan martabat kemanusiaan sesama saudara.
Reaksi kenakalan dari seorang anak merupakan resonansi yang ditimbulkan
dari kegagalan seorang ibu dalam memanusiakan anaknya. Karena itu anak tumbuh
menjadi anak yang bandel dan suka membatah ibunya, lalu kemudian distigma
sebagai anak durhaka. Padahal kedurhakaan itu awalnya timbul dari ajaran
kedurhakaan sang ibu kepada anaknya. Analogi relasi antara Indonesia sebagai
ibu dan Papua sebagai anak, serta sebab dan akibat dari dialektikanya selama
ini, menurut penulis menuntun kita pada dua kesimpulan : Pertama, bahwa Indonesia
sebagai Ibu telah gagal. Bukan hanya gagal mengindonesiakan orang Papua, tapi
lebih substansi lagi yaitu gagal memanusiakan orang Papua. Kedua, Reaksi kenakalan
(perlawanan) dari sang anak yang bernama Papua, merupakan efek dari kegagalan
sang ibu dalam mendidik dan memberi rasa nyaman.
Karena itu, menyelesaikan masalah Papua membutuhkan kebijaksanaan yang
tinggi dari pemimpin bangsa, semacam Soekarno yang berjiwa nasionalis sejati.
Berani mengatakan tidak, secara lantang dan tegas kepada Asing yang hendak
menguasai kekayaan alam Indonesia, atau paling ideal mungkin seperti Gus Dur
yang begitu humanis dan simple dalam memimpin. Jiwa itu sepertinya belum
dimiliki pemimpin hari ini, yang lebih sibuk memoles citra diri ketimbang
menyelesaikan polemik dan tragedi kemanusiaan. Jika terus seperti ini, kengototan
Indonesia untuk mempertahankan Papua di tengah kegagalannya sebagai ibu
yang baik, dan reaksi Papua sebagai anak
yang merasa dirugikan dan hendak membebaskan diri, maka masalah Papua akan
terus menguras energi kita dalam bernegara.
Oleh sebab itu, kita butuh pemimpin yang berani mengambil sikap gentle
dan legowo, mengakui kegagalan dan daripada menjadi ibu yang durhaka kepada
anaknya dan atau terus terbebani oleh perilaku nakal anaknya. Maka solusinya
menurut penulis kita “Lepaskan saja Papua, gitu aja kok repot..!!”.
Setidaknya dengan melepaskan Papua Indonesia menjadi berbas dari dosa sebagai
ibu yang tidak baik dan hanya mengeksploitasi anaknya, dan Papua bebas dari
dosa sebagai anak yang durhaka bagi ibunya. Sehingga nanti soal masa depan
Papua menjadi tanggungjawab bangsa Papua, kelanjutan konsesi Freeport-pun
menjadi tanggungjawab mereka jika kelak mereka berdaulat sebagai negara. Intinya,
hidup atau matinya Papua, perang atau damainya Papua, semuanya menjadi
tanggungjawab Bangsa Papua. Opsi ini tentu mustahil dilakukan bila di dalam
hati kita yang merasa bangsa Indonesia, masih ada ketidakrelaan melepaskan
Papua karena motif politis apalagi motif ekonomi, sebab kita (Indonesia) akan
kehilangan wilayah koloni dengan kekayaan alam yang besar.(***)
Atikel ini pernah di muat pada
media massa online https://majalahwekonews.com edisi 18/09/2019
